Pelatihan Penyusunan Produk Hukum Desa Peduli Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Dengan Metode ROCCIPI
DOI:
https://doi.org/10.52072/abdine.v3i1.478Keywords:
Delta Mahakam, Produk Hukum Desa, Mangrove, Rehabilitasi, ROCCIPIAbstract
Mangrove merupakan kawasan penting bagi kehidupan masyarakat pesisir dan keberlangsungan layanan alam. Namun kondisi ekosistem mangrove di Kawasan Delta Mahakam masih mengalami kerusakan meskipun upaya rehabilitasi telah banyak dilakukan. Salah satu kelemahannya adalah belum adanya payung hukum terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove. Sehingga dibutuhkan upaya hukum berupa penyusunan produk hukum lokal terkait perlindungan dan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Pelatihan ini dilakukan melalui dua tahapan, antara lain: pemetaan produk hukum desa, dan penyusunan dengan metode Roccipi. Pemetaan di lima desa menunjukkan belum memiliki produk hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi mangrove. Pelatihan produk hukum desa peduli mangrove dengan menggunakan metode ROCCIPI membentuk kesadaran hukum yang dibuktikan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menyusun kanvas desain peraturan desa peduli mangrove di lima desa yang berada di Kawasan Delta Mahakam. Hasil pemetaan dan pelatihan diperoleh data potensi penguatan produk hukum desa dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam menyusun produk hukum desa peduli mangrove.
Downloads
References
Abdimas, J. (2021) ‘Tridharma manajemen’, 2(2), p. 126.
Arif, M. and Desyanti, D. (2021) ‘Pelatihan Kewirausahaan Bina Bisnis Pembuatan Pot Bunga Kekinian Untuk Masyarakat Perumahan Baruna’, ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), pp. 8–13. Available at: https://doi.org/10.52072/abdine.v1i1.160.
Astomo, P. (2018) ‘Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan’, Jurnal Konstitusi, 15(2), p. 303. Available at: https://doi.org/10.31078/jk1523.
Dwi Prabowo, Sundaro, H. and Ayu Permtasari AR, R. (2022) ‘Pelatihan Pembuatan Peta Desa Berbasis Data Citra Open Source Bagi Desa Kebonhajo Kabupaten Kendal’, ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), pp. 218–223. Available at: https://doi.org/10.52072/abdine.v2i2.394.
Hijri, Y.S., Kurniawan, W. and Hilman, Y.A. (2020) ‘Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang’, Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 1(01), p. 4. Available at: https://doi.org/10.37680/amalee.v1i01.131.
Nasution, F.A. and Taher, Z. (2020) ‘Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa Di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang’, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora, 4(2), p. 55. Available at: https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.55-60.
Putra, A.P., Sarjita, S. and Farid, A.H. (2019) ‘Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap’, Tunas Agraria, 2(1), p. 3. Available at: https://doi.org/10.31292/jta.v2i1.15.
Radix AP Jati, I. et al. (2022) ‘Pelatihan Produksi Yogurt untuk Petani Susu “Gubug Lazaris”, Desa Sambirejo, Kediri, Jawa Timur’, ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.52072/abdine.v2i1.250.
Rodhiyah, S. and Harir, M. (2015) ‘Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak’, II(2), p. 294.
Rosidin, U. (2019) ‘PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN dan penyelenggara pemerintahan sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan telah berlangsung jauh sebelum Negara Indonesia diproklamasikan . Pada masa lalu desa yang keberlangsungannya tela’, 4(105), p. 170. Available at: https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10.
Smith, C. (2015) ‘Pro Bono’, Theology, 118(2), pp. 118–119. Available at: https://doi.org/10.1177/0040571X14559901.
Susanto, S. et al. (2021) ‘Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa’, Abdi Laksana, 2, p. 171.
